Skandal Judi Online: Mengungkap Mafia Digital di Indonesia
TAJUK Lampung Post
Memburu Kesaksian Budi Arie
MANTAN Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Harian Satgas Pemberantasan Judi Online, Budi Arie Setiadi, kini terjerat pusaran skandal dugaan pengamanan ribuan situs judi daring. Namanya berulang kali muncul dalam dakwaan terhadap 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) era kepemimpinannya, diantaranya Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, Muhrijan. Mereka didakwa menerima suap untuk membekukan pemblokiran situs judol.
Skandal ini sungguh ironis. Lembaga yang mestinya menjadi benteng bahkan penyapu bersih melawan praktik judi online justru terbukti menjadi pelindung sistematis bagi para bandar. Mereka menjalankan operasi dari sebuah kantor satelit di Bekasi, tempat seharusnya memantau dan memblokir, kini berubah menjadi markas besar pengamanan situs ilegal. Bukannya membabat habis situs judi mereka justru menagih upeti sebagai imbal jasa jika situs judol ingin terus bernapas panjang.
Para pelaku menetapkan tarif Rp 8,5 juta per situs setiap dua minggu, disetor lewat tempat penukaran uang di Jakarta. Pada hitungan konservatif, komplotan ini meraup hampir Rp 8,5 miliar setiap bulan hanya dari uang keamanan yang dipungut agar situs judi tetap beroperasi. Praktik korup semacam ini jelas melemahkan upaya pemerintah memberantas candu judol yang sudah merenggut korban di seantero negeri hingga 8,8 jutaan orang.
Publik berhak menuntut: jika Budi Arie pernah memimpin pencegahan judi online, mengapa ia tak mendeteksi jaringan ilegal ini? Apakah ia lalai, atau malah turut mengizinkan? Lebih penting lagi, sejauh mana kontrol dan pengawasannya terhadap jajaran yang ia komandoi? Dan, yang lebih penting lagi, apakah betul ia menikmati 50 persen upeti haram sebagaimana disebutkan dalam persidangan- persidangan sebelumnya. Tanpa klarifikasi, kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan judol akan terus menerus terkikis.
Karena itu, aparat penegak hukum tidak boleh menunda panggilan terhadap Budi Arie. Pemeriksaan saksi utama di tingkat menteri bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan. Hanya melalui kesaksian Budi Arie, kita dapat memetakan akar masalah-mulai dari alur laporan internal, instruksi pemblokiran, hingga potensi keterlibatan sesama pejabat tinggi.
Lebih jauh, pengusutan ini harus meluas: dari para penjaga situs ke bandar hingga "beking" besar di belakang layar. Jika hanya para eksekutor kecil yang dihukum, ekosistem judi online akan tumbuh kembali seperti jamur setelah hujan ketika satu generasi situs ditutup, puluhan yang baru bermunculan. Penegakan hukum yang tuntas memerlukan pengungkapan rantai korupsi dari hulunya.
Kasus ini sesungguhnya menjadi momentum bersejarah untuk menegakkan kedaulatan digital negara. Rakyat yang selama ini menderita karena candu judi online menuntut perlindungan negara. Aparat tidak sekadar memburu transaksi finansial di balik layar, tetapi juga mengonfirmasi tanggung jawab moral dan hukum pemimpin yang semestinya menjaga agar ruang digital kita tak dijadikan surga mafia judol mendulang cuan.
Di tengah arus kebijakan digital yang terus berkembang, penegakan supremasi hukum menjadi ujian bagi seluruh jajaran pemerintahan. Pemeriksaan Budi Arie harus menjadi pintu gerbang pembuktian: apakah sistem pengawasan internal Kominfo benar-benar berjalan, atau terjebak dalam praktik tutup-tutup mata? Transparansi proses ini akan menjadi tolak ukur bagi kredibilitas upaya pemerintah menegakkan etika dan integritas di ranah siber.
Aparat penegak hukum pun harus menunjukkan keberanian yang sama, tanpa pandang bulu, memastikan bahwa setiap nama-tanpa terkecuali-dibawa ke persidangan bila bukti sudah mengerucut. Dengan demikian, rakyat tak sekadar menyaksikan drama penegakan hukum, tetapi benar-benar merasakan janji negara untuk melindungi mereka dari kejahatan digital.
Memburu kesaksian Budi Arie Setiadi bukanlah satu langkah penegakkan hukum semata, melainkan kebutuhan konstitusional untuk mengembalikan kepercayaan publik. Bila kesaksian itu dapat mematahkan rantai kejahatan judi online, maka sudah selayaknya Komdigi dan Kejari terus menggali fakta hingga ke hulu-menutup celah bagi praktik kejahatan yang menjarah masa depan generasi muda terjadi secara berulang. n
Видео Skandal Judi Online: Mengungkap Mafia Digital di Indonesia канала Lampung Post Update
Memburu Kesaksian Budi Arie
MANTAN Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Harian Satgas Pemberantasan Judi Online, Budi Arie Setiadi, kini terjerat pusaran skandal dugaan pengamanan ribuan situs judi daring. Namanya berulang kali muncul dalam dakwaan terhadap 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) era kepemimpinannya, diantaranya Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, Muhrijan. Mereka didakwa menerima suap untuk membekukan pemblokiran situs judol.
Skandal ini sungguh ironis. Lembaga yang mestinya menjadi benteng bahkan penyapu bersih melawan praktik judi online justru terbukti menjadi pelindung sistematis bagi para bandar. Mereka menjalankan operasi dari sebuah kantor satelit di Bekasi, tempat seharusnya memantau dan memblokir, kini berubah menjadi markas besar pengamanan situs ilegal. Bukannya membabat habis situs judi mereka justru menagih upeti sebagai imbal jasa jika situs judol ingin terus bernapas panjang.
Para pelaku menetapkan tarif Rp 8,5 juta per situs setiap dua minggu, disetor lewat tempat penukaran uang di Jakarta. Pada hitungan konservatif, komplotan ini meraup hampir Rp 8,5 miliar setiap bulan hanya dari uang keamanan yang dipungut agar situs judi tetap beroperasi. Praktik korup semacam ini jelas melemahkan upaya pemerintah memberantas candu judol yang sudah merenggut korban di seantero negeri hingga 8,8 jutaan orang.
Publik berhak menuntut: jika Budi Arie pernah memimpin pencegahan judi online, mengapa ia tak mendeteksi jaringan ilegal ini? Apakah ia lalai, atau malah turut mengizinkan? Lebih penting lagi, sejauh mana kontrol dan pengawasannya terhadap jajaran yang ia komandoi? Dan, yang lebih penting lagi, apakah betul ia menikmati 50 persen upeti haram sebagaimana disebutkan dalam persidangan- persidangan sebelumnya. Tanpa klarifikasi, kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan judol akan terus menerus terkikis.
Karena itu, aparat penegak hukum tidak boleh menunda panggilan terhadap Budi Arie. Pemeriksaan saksi utama di tingkat menteri bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan. Hanya melalui kesaksian Budi Arie, kita dapat memetakan akar masalah-mulai dari alur laporan internal, instruksi pemblokiran, hingga potensi keterlibatan sesama pejabat tinggi.
Lebih jauh, pengusutan ini harus meluas: dari para penjaga situs ke bandar hingga "beking" besar di belakang layar. Jika hanya para eksekutor kecil yang dihukum, ekosistem judi online akan tumbuh kembali seperti jamur setelah hujan ketika satu generasi situs ditutup, puluhan yang baru bermunculan. Penegakan hukum yang tuntas memerlukan pengungkapan rantai korupsi dari hulunya.
Kasus ini sesungguhnya menjadi momentum bersejarah untuk menegakkan kedaulatan digital negara. Rakyat yang selama ini menderita karena candu judi online menuntut perlindungan negara. Aparat tidak sekadar memburu transaksi finansial di balik layar, tetapi juga mengonfirmasi tanggung jawab moral dan hukum pemimpin yang semestinya menjaga agar ruang digital kita tak dijadikan surga mafia judol mendulang cuan.
Di tengah arus kebijakan digital yang terus berkembang, penegakan supremasi hukum menjadi ujian bagi seluruh jajaran pemerintahan. Pemeriksaan Budi Arie harus menjadi pintu gerbang pembuktian: apakah sistem pengawasan internal Kominfo benar-benar berjalan, atau terjebak dalam praktik tutup-tutup mata? Transparansi proses ini akan menjadi tolak ukur bagi kredibilitas upaya pemerintah menegakkan etika dan integritas di ranah siber.
Aparat penegak hukum pun harus menunjukkan keberanian yang sama, tanpa pandang bulu, memastikan bahwa setiap nama-tanpa terkecuali-dibawa ke persidangan bila bukti sudah mengerucut. Dengan demikian, rakyat tak sekadar menyaksikan drama penegakan hukum, tetapi benar-benar merasakan janji negara untuk melindungi mereka dari kejahatan digital.
Memburu kesaksian Budi Arie Setiadi bukanlah satu langkah penegakkan hukum semata, melainkan kebutuhan konstitusional untuk mengembalikan kepercayaan publik. Bila kesaksian itu dapat mematahkan rantai kejahatan judi online, maka sudah selayaknya Komdigi dan Kejari terus menggali fakta hingga ke hulu-menutup celah bagi praktik kejahatan yang menjarah masa depan generasi muda terjadi secara berulang. n
Видео Skandal Judi Online: Mengungkap Mafia Digital di Indonesia канала Lampung Post Update
Lampung Post Update Lampost Update Kasus Judi Online Budi Arie Budi Arie Terlibat Judol Sidang Terbaru Judol Komdigi Kesaksian Budi Arie Berita Judi Online Terbaru Berita Sidang Judi Online Bedah Tajuk Bedah Tajuk Lampung Post Nama Budi Arie Disebut Menteri Budi Arie Terlibat Judol Menteri Budi Arie Terseret Judol
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
23 мая 2025 г. 17:00:17
00:28:16
Другие видео канала
