Masa Jabatan Presiden 3 Periode? Gila Loe, Ndro!?

#PresidenTigaPeriode #AmandemenUUD1945 #UUD1945Pasal7 #kombur

Wacana menambah masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dari maksimal 2 periode menjadi 3 periode kembali bergulir. Wacana ini bukan kali pertama muncul. Pada era presiden SBY, usulan agar jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 3 periode juga pernah bergulir. Begitu juga di tahun 2019.

Hanya saja, pada tahun 2021 ini, isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ini semakin masif. Sehingga banyak pihak yang merasa khawatir. Sejumlah tokoh nasional pun bersuara menolak usulan ini. Meskipun tak sedikit pula yang menyetujuinya.

MPR sendiri sudah mengagendakan melakukan amandemen ke-5 terhadap UUD 1945. Meskipun dalam amandemen yang direncanakan ini tidak termasuk amandemen pasal 7 tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden akan tetapi riak-riak pasal ini ikut dibahas dan diubah nantinya semakin kuat.

Secara umum, (katanya) amandemen ke-5 ini nantinya fokus terhadap penentuan haluan negara. Akan tetapi ada dugaan, celah ini akan dimanfaatkan untuk memperlebar pembahasan hingga ke pasal 7 UUD 1945

Dugaan ini pun amat kuat akan terlaksana mengingat dari presfektif mana pun, pemerintahan Jokowi dengan koalisinya amat kuat diparlemen. Setidaknya sebanyak 471 anggota MPR adalah koalisi pemerintahan. Jumlah ini cukup untuk meloloskan usulan dilakukannya amandemen UUD 1945. Dan hanya dibutuhkan sebanyak 33 orang lagi saja anggota MPR yang non koalisi untuk meloloskan usulan amandemen itu di bahas di sidang MPR. Karena dibutuhkan 2/3 atau setara 504 anggota MPR harus hadir dalam memutuskan dibahas atau tidaknya usulan perubahan pasal-pasal UUD 1945.

Menurut saya sendiri, menambah masa jabatan presiden bukanlah solusi dalam meningkatkan pembangunan bangsa di segala bidang. Yang terpenting adalah menetapkan sistem yang kuat serta haluan negara yang jelas dan terukur sebagai patokan siapa pun dalam membangun bangsa dan negara.

Terlalu kecil jika ukuran kemajuan negara hanya ditentukan atas isi kepala seorang kepala negara plus seluruh kebijakannya. Karena, kepala negara bertindak atas apa yang tercantum pada konstitusi dan tujuan bernegara. Jadi, yg harus diperkuat adalah system itu sendiri dan tujuan dari pembangunan nasional. sehingga siapa pun presidennya ia akan bekerja berdasarkan cita-cita itu. Tidak boleh menyimpang.

Видео Masa Jabatan Presiden 3 Periode? Gila Loe, Ndro!? канала Nauli Tv Sibolga