Proyek Koperasi Merah Putih di Hutan Trenggalek Jalan Terus, Ubah Skema Izin Demi Percepatan - bioz

www.bioztv.id - Pemerintah tetap menjalankan proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di kawasan hutan Trenggalek meski proses perizinan belum sepenuhnya rampung. Pemerintah juga mengubah skema pengelolaan lahan dari pelepasan kawasan hutan menjadi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Pemerintah mengambil langkah ini sebagai jalan tengah agar proses administrasi yang panjang tidak menghambat pembangunan di lapangan.
Wakil Kepala KPH Perhutani Kediri Selatan, Hermawan, menjelaskan bahwa hasil rapat lintas kementerian pada 26 Maret 2026 menjadi dasar perubahan tersebut.
“Kementerian Kehutanan menyampaikan bahwa proyek KDKMP tidak memerlukan pelepasan kawasan hutan. Skema IPPKH sudah cukup untuk menjalankan program ini,” ujar Hermawan.
Izin Berproses, Pembangunan Tetap Jalan
Melalui skema IPPKH, pelaksana proyek dapat memulai pembangunan fisik sambil menunggu izin resmi terbit. Pemerintah daerah pun langsung melengkapi administrasi ke tingkat provinsi.
“Karena luas lahan setiap titik di bawah 5 hektare, kami cukup mengajukan ke Gubernur Jawa Timur. Kami sudah mengirim surat pengajuan sejak 27 Maret 2026,” jelas Hermawan.
Ia menegaskan bahwa pembangunan di lapangan terus berjalan sesuai arahan pemerintah pusat. Status izin yang masih berproses tidak menghambat pekerjaan infrastruktur koperasi.
Sasar 20 Desa Kawasan Hutan
Program KDKMP di Trenggalek menyasar 20 desa yang berada di sekitar kawasan hutan. Sebanyak 11 desa masuk Kawasan Hutan Dengan Perlakuan Khusus (KHDPK), sementara 9 desa lainnya berada di wilayah kerja Perhutani.
Karena setiap lokasi memiliki luas di bawah 5 hektare, pemerintah cukup memproses izin di tingkat provinsi tanpa harus menunggu kementerian pusat.
Dalam pelaksanaannya, Kodim 0806 Trenggalek mengoordinasikan pembangunan fisik di lapangan. “Kodim 0806 mengoordinasikan pembangunan, karena itu kami terus terlibat dalam rapat koordinasi,” imbuhnya.
Status Lahan Tetap Kawasan Hutan
Hermawan menegaskan bahwa skema IPPKH tidak mengubah status lahan menjadi milik desa. Pemerintah hanya meminjam kawasan hutan untuk kepentingan program.
“IPPKH tidak menjadikan lahan sebagai aset desa. Izin ini bersifat terbatas, biasanya berlaku 20 tahun dan bisa diperpanjang,” tegasnya.
Ia menilai skema ini jauh lebih realistis dibanding harus menunggu proses pelepasan kawasan hutan yang memakan waktu bertahun-tahun.
Kejar Target Operasional Juli 2026
Pemerintah pusat mendorong percepatan proyek agar segera memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan seluruh titik KDKMP di Trenggalek sudah beroperasi pada Juli 2026.
“Arahan yang kami terima jelas, kami harus mempercepat agar Juli nanti program ini sudah berjalan dan dirasakan masyarakat desa,” pungkasnya.
Seluruh 20 titik lokasi KDKMP di Trenggalek memiliki luasan di bawah 5 hektare, sehingga pemerintah dapat memproses izin IPPKH cukup di tingkat provinsi.(CIA)

#KDKMP #KoperasiMerahPutih #LahanHutan

🚸 Jangan lupa juga ikuti Bioz.TV di :
🌐 Website : www.bioztv.id
🔵 Instagram : https://www.instagram.com/bioz_tv
🔵 Tiktok : https://www.tiktok.com/@bioz_tv
🔵 Facebook : https://web.facebook.com/biozTV
🔵 Twitter : https://x.com/bioz_tv

Видео Proyek Koperasi Merah Putih di Hutan Trenggalek Jalan Terus, Ubah Skema Izin Demi Percepatan - bioz канала Bioz TV