Ahli Hukum Tata Negara: Tidak Ada Komunikasi Politik yang Baik Antara Pemerintah & DPR kepada Rakyat

Live streaming 24 jam: https://www.cnnindonesia.com/tv

Meskipun Presiden Joko Widodo sudah mengklarifikasi kontroversi RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR dan menjelaskan sejumlah klaster justru berdampak pada kemudahan investasi dan membuka lapangan pekerjaan.

Namun hal itu tidak mengurungkan niat buruh dan sejumlah elemen masyarakat untuk menggugat RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke MK. Lewat upaya Judicial Review, sejumlah pihak berharap RUU Omnibus Law Cipta Kerja dapat dibatalkan.

Bagaimana peluang judicial review dan poin-poin dan apa yang disiapkan oleh penggugat? Kami mendiskusikannya bersama Bivitri Susanti Ahli Hukum Tata Negara dan Sunarno Sekjen KASBI.
Ikuti berita terbaru di tahun 2020 dengan kemasan internasional berbahasa Indonesia, dan jangan ketinggalan breaking news dengan berita terakhir dan live report CNN Indonesia di https://www.cnnindonesia.com/tv dan channel CNN Indonesia di Transvision.
CNN Indonesia tergabung dalam grup Transmedia. Dalam Transmedia, tergabung juga Trans TV, Trans7, Detikcom, Transvision, CNN Indonesia.com dan CNBC Indonesia.

Follow & Mention Twitter kami:
@myTranstweet
@cnniddaily
@cnnidconnected
@cnnidinsight
@cnnindonesia

Like & Follow Facebook:
CNN Indonesia

Follow IG:
cnnindonesiatv

Видео Ahli Hukum Tata Negara: Tidak Ada Komunikasi Politik yang Baik Antara Pemerintah & DPR kepada Rakyat канала CNN Indonesia